<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="images/rusdi-masse-sidrap-022.jpg" alt="" />Jika sejumlah kabupaten di Sulsel masih tinggi belanja rutinnya dibanding belanja modal atau pembangunannya, sangat berbeda dengan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). </p>
<p>Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap tahun 2016 ini lebih besar untuk belanja pembangunan, dibanding belanja rutin. Bupati Sidrap, Rusdi Mase mengatakan, alokasi APBD untuk belanja pembangunan sebesar 60 persen. Sedangkan alokasi untuk belanja rutin hanya 40 persen. </p>
<p>“Alokasi dana lebih besar pada pembelanjaan pembangunan dibanding kegiatan rutin. Garis besar pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, pengolahan air bersih, dan limbah, infrastruktur di bidang pertanian, bidang kesehatan, pendidikan dan perdagangan,” papar Rusdi Masse, Rabu (2/3/2016) di Sidrap.</p>
<p>Pernyataan Rusdi ini juga sempat disampaikan dalam sambutannya pada acara peringatan HUT ke-56 dan Hari Jadi Kabupaten Sidrap ke-672, di Sidrap, Kamis,(18/2/2016) di Sidrap.</p>
<p>Dari total jumlah APBD Sidrap yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, hanya sekitar Rp 500 miliar digunakan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai. "Selebihnya untuk pembangunan," ujar Rusdi.</p>
<p>Kebijakan Bupati Sidrap tersebut mendapat apresiasi dari guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Prof Dr Hamdan Juhannis PhD. </p>
<p>Menurut Prof Hamdan, andai semua bupati atau kepala daerah di Sulsel bisa mencontoh Bupati Sidrap dengan menerapkan postur APBD yang condong untuk pembangunan dibanding belanja rutin, maka yakin kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat signifikan.</p>
<p>"Saya tidak bisa membaca postur APBD, tapi secara umum dengan postur APBD lebih tinggi untuk belanja pembangunan dibanding belanja rutin seperti di Sidrap, maka itu secara sosiologi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," beber Prof Hamdan.</p>
<p>Dia menambahkan, pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, bendungan, sarana olahraga dan lain sebagainya menjadi dasar peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial. "Bukan belanja rutinitas yang banyak," tegas Hamdan. Prof Hamdan menegaskan, sebuah daerah yang maju adalah daerah yang memiliki kemandirian lokal. Kemandirian ini, lanjutnya, bisa tergambar melalui postur APBD yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat. </p>
<p>"Ini harus menjadi percontohan kabupaten lain. Ya Sidrap bisa jadi pilot projectlah untuk kabupaten lain," tegas Prof Hamdan</p>
<p> </p>
<p>Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2016/03/02/prof-hamdan-postur-apbd-sidrap-harus-jadi-pilot-project?page=2</p>
<p>Akses : Kamis, 03 Maret 2016</p>