SIDRAP -- Rencana pembangunan waduk serbaguna Boiya, di Kecamatan Pitu Riawa, terus digenjot. Meski prosesnya tak mudah, namun Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Sidrap, optimis proyek tersebut bisa disetor dan masuk ke program pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Sidrap, H Imran Abidin, mengungkapkan, program pembangunan Waduk Boiya yang sudah diusulkan ke Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Bendoro, beberapa waktu lalu, kini sudah dalam tahap detail design. Tahapan ini, untuk mengetahui berapa daya tampung waduk serbaguna itu. Detail design ini, juga merupakan kelanjutan dari tahap awal survei lokasi dan didanai Balai Besar Pompengan Jene'berang sebesar kurang lebih Rp1 Miliar lebih.
Untuk mewujudkan proyek berskala Nasional itu, lanjut Imran Abidin, setidaknya harus ada 6 tahapan yang minimal harus dilalui. Yang pertama, survei lokasi, kemudian pembuatan detail design, analisis amdal, survey lapangan untuk mengetahui luasan areal tenggelam dan ganti rugi, sertifikasi bendung, dan pembangunan fisik.
Untuk proses ganti rugi, PSDA masih harus membahas dana sharing antara pusat, provinsi dan pemerintah daerah.
Menurut Imran Abidin, waduk serba guna Boiya, diestimasi mempunyai daya tampung 65 ? 85 juta m3, yang terletak di Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa.
"Keuntungan dari waduk ini adalah menciptakan perluasan areal irigasi ?5000 Ha, pengendalian banjir kota Tanru Tedong, menormalkan sumber air untuk daerah irigasi Bulucenrana 4.320 Ha, menormalkan sumber air untuk daerah irigasi Timoreng 4.701 Ha, menormalkan sumber air untuk daerah irigasi Bila 4.055 Ha, sumber air minum untuk Kabupaten Sidrap, Parepare dan Enrekang, Sumber Energi Listrik, dan pengembangan budidaya perikanan," terangnya.
Bukan hanya Waduk Boiya yang menjadi target PSDA dalam waktu dekat, rehabilitasi berat jaringan Saddang di saluran induk Rappang yang kini masuk proses tender di Balai Besar Pompengan Jene'berang dengan anggaran Rp28 Miliar juga menjadi program irigasi prioritas di tahun mendatang. Terlebih, rehabilitasi saluran induk Rappang ini, merupakan instruksi langsung Presiden RI, Joko Widodo, saat berkunjung ke Sidrap.
Kucuran dana non APBD yang kemungkinan juga akan kucur di Sidrap adalah, untuk proyek rehabilitasi saluran irigasi Bulu Cenrana dengan total anggaran Rp15 Miliar.
"Tahun depan, ada beberapa proyek lumayan besar yang dikelola balai besar Pompengan yang kucur di Sidrap. Sisanya, PSDA akan fokus ke saluran irigasi kecil, untuk memaksimalkan pengairan sekitar 1.000 hektar lahan," ujar Imran.
Target Presiden
Di awal pemerintahan Presiden JOko Widodo, sejumlah proyek infrastruktur raksasa segera dibangun dalam waktu dekat. Salah satunya, pembangunan lima waduk yang bakal groundbreaking awal 2015. Direktur Bina Program Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Widiarto menyatakan, proyek itu adalah Bendungan Keureti di Aceh Utara dengan nilai investasi Rp 1,68 triliun.
Kemudian, Bendungan Karian di Lebak, Banten, senilai Rp 1,68 triliun. Lalu, Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah, merogoh anggaran Rp 620 miliar. Terakhir, Bendungan Raknamo di Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta Bendungan Lolak di Sulawesi Utara yang masing-masing bernilai Rp 760 miliar dan Rp 850 miliar. Secara terperinci, total kapasitas bendungan mencapai 60 juta meter kubik dengan investasi Rp 50 ribu per meter kubik. ??Total nilai proyek Rp 5,59 triliun,?? ujarnya Senin (24/11).
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU-Pera Imam Santoso menambahkan, selain lima bendungan, tujuh proyek lainnya akan dibangun pada 2016. Sementara itu, pada 2017 dan 2019 dibangun masing-masing enam waduk. ??Pada 2018 dibangun lima proyek waduk,?? timpalnya.
Pembiayaan lima bendungan tersebut dilakukan multiyears hingga 2019. Sebab, pembangunan waduk membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 3?4 tahun. Total seluruh kebutuhan dana pembangunan waduk diambilkan dari APBN. "Proyek waduk itu betul-betul dibikin di pemerintahan baru. Nanti total 30 waduk dibangun dengan dukungan sumber daya manusia dan engineer-engineer dari dalam negeri," tuturnya.
Pembangunan waduk bertujuan untuk mencapai tingkat kemandirian pangan. Sebab, waduk dapat membantu irigasi atau pengairan sawah-sawah di Indonesia. Apalagi, waduk bisa mendorong ketersediaan listrik di pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Potensi PLTA di Indonesia seharusnya bisa mencapai 75 gigawatt. Namun, saat ini yang dikembangkan untuk listrik hanya 5,75 persen.
"Pembangunan infrastruktur bisa mengerek target pertumbuhan di atas 6?7 persen tanpa meninggalkan kualitas," sahut Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Kementerian Perekonomian Lucky Eko Wiryanto.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksi ketahanan air menjadi tantangan Indonesia pada masa depan. Diproyeksi dari sembilan pulau besar di Indonesia, empat pulau terancam defisit air pada 2015. Antara lain, Jawa diproyeksi defisit 134.103 juta meter kubik per tahun dan Sulawesi 42.518 juta meter kubik per tahun. Lalu, Bali dan Nusa Tenggara Timur yang masing-masing defisit 27.652 serta 4.546 juta meter kubik per tahun.
"Meski sumber daya air di Indonesia melimpah, ketahanan air saat ini dalam ancaman. Sebab, distribusi penduduk tidak merata. Kegiatan sosial-ekonomi juga masih berpusat di Jawa," ungkap Robertus Wahyudi Triweko, guru besar teknik dan manajemen sumber daya air Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. (humas)
BERITA
