Sidrap- Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) selama ini identik dengan kaum ibu-ibu dan perempuan. Dan sesuai namanya, cakupan kegiatannya tidak jauh-jauh dari urusan keluarga.<br /><br />Namun saat ini kondisi tersebut akan segera berubah seiring terbitnya Permendagri No 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK. Permendagri ini merupakan revisi Kepmendagri No 53 tahun 2000 tentang Gerakan PKK.<br /><br />"Dengan terbitnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2013, skop gerakan PKK berubah dari pemberdayaan keluarga menjadi pemberdayaan masyarakat,"ujar Ketua TP PKK Sidrap, Hj Fatmawati Rusdi saat menjadi pemateri sosialisasi Permendagri tersebut di Gedung Masyarakat Kecamatan Watang Pulu Sidrap, Selasa (9/7/2013).<br /><br />Di depan anggota PKK se-Kecamatan Watangpulu, Hj Fatmawati menerangkan, di Kepmendagri No 53 tahun 2000 disebutkan, PKK merupakan gerakan nasional menuju keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri dengan perempuan sebagai motor penggeraknya.<br /><br />Namun dengan permendagri baru ini, sambung Fatmawati, PKK menjelma menjadi gerakan nasional pembangunan masyarakat yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat.<br /><br />"Pelaksana gerakan PKK adalah tenaga sukarela laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan keluarga. Contohnya di TP PKK Kabupaten Sidrap, ada laki-laki yang masuk dalam kepengurusan,"jelas Fatmawati.<br /><br />Selanjutnya Hj Fatmawati Rusdi berharap melalui sosialisasi tersebut, anggota PKK khususnya di Kecamatan Watang Pulu memahami dan menjadikan Permendagri No 1 tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan gerakan PKK.<br /><br />Sosialisasi Permendagri No 1 tahun 2013 rencananya dilaksanakan di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Watang Pulu merupakan kecamatan ke-5 yang dikunjungi , sebelumnya sosialisasi serupa telah dilakukan di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa, Watang Sidenreng dan Pitu Riase. Dalam setiap kegiatan turut hadir Wakil Ketua TP PKK Sidrap, Ny Hj Kasmawati Ruslan, Ny Hj Aryani Tajuddin serta jajaran TP PKK Kabupaten Sidrap lain.<br /><br />"Permendagri ini masih baru, sepengetahuan saya baru Kabupaten Sidrap yang melaksanakan sosialisasi semacam ini di Sulawesi Selatan bahkan seluruh Indonesia,"ungkap Hj Aryani Tajuddin yang juga Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Sidrap.