<p>
Pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII 
tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini 
sejalan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai 
wujud dari butir kedua yang tertuang dalam amanah Nawacita, yakni 
Pemerintah tidak absen untuk membangun pemerintahan yang efektif, 
demokratis dan terpercaya; dan juga butir kelima, meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia.
</p>
<p>
<br />
&ldquo;Dengan paket kebijakan ekonomi ini, akan meningkatkan akses 
masyarakat untuk mendapatkan rumah,&rdquo; kata Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution, saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi 
XIII di Istana.
</p>
<p>
<br />
Patut diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 
akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah 
tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah 
dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali). Sementara, pengembang 
perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan
murah karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha, memerlukan 
proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.
</p>
<p>
<br />
Melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan 
Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu 
perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan 
rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula 
sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.
</p>
<p>
Dengan pengurangan perizinan dan tahapn ini, maka waktu pembangunan 
MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat 
menjadi 44 hari. Adapun rinciannya:<br />
1. Perizinan yang dihilangkan 
antara lain: izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar 
master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan 
waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan 
dengan waktu 5-7 hari kerja dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas 
(Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.<br />
2. Perizinan yang 
digabungkan, meliputi: (1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan 
Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat 
Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok 
plan desa) jika tanah belum bersertifikat; (2) Ijin Pemanfaatan Tanah 
(IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan 
kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 
Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan 
izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta (3) Pengesahan site 
plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas 
&lt; 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman
atau menyediakan pemakaman.<br />
3. Perizinan yang dipercepat, antara 
lain: (1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada
pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja); (2) Pengukuran dan
pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja); (3) 
Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari 
kerja); (4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah 
(dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja); (5) Pemecahan sertifikat a/n
pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan (6) Pemecahan PBB 
atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).
</p>
<p>
<br />
Pemerintah berharap, dengan PKE yang baru ini maka pembangunan 
rumah untuk MBR dapat lebih cepat terealisasi. Sebab, pengurangan, 
penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah 
MBR, akan mengurangi biaya untuk pengurusan perizinan hingga 70%. Humas 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Komunikasi 
Pemerintah Kemkominfo.
</p>
