Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengadakan pertemuan membahas kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Rabu (3/4/2024). 

Rapat dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Muhammad Yusuf DM, dihadiri Kepala BPJamsostek Sidrap, Aminah Arsyad.

Muhammad Yusuf menjelaskan, kegiatan itu menindaklanjuti hasil monev Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni memastikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui APBD dan APBDes. 

"Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Karena kesehatan merupakan hak dasar seluruh warga negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu," terangnya.

Ditambahkannya, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan jaminan bagi para pekerja agar mendapatkan perlindungan perlindungan sosial.

"Kita memberikan edukasi kepada warga, agar masyarakat juga mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena kadang-kadang ada hal yang menurut kita tidak bermanfaat, tapi kelak di kemudian hari kita sangat membutuhkannya,” harapnya. 

Sementara Kepala BPJamsostek menjelaskan, berdasarkan data Bapenas/BPS/BPJamsostek, di Kabupaten Sidrap terdapat sebanyak 63.326 pekerja informal.

"Yang terdata aktif di BPJamsostek sebanyak 6.840 atau sekitar 10,8 persen," imbuhnya.

Kegiatan di ruang rapat Sekda Sidrap ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, Kabag Kerja Sama Andi Besse, serta beberapa OPD terkait.

Penulis: AKBARUDDIN

Editor  : NURYADIN SUKRI