Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Kamis (8/5/2025). Rakor digelar secara daring oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Rapat diikuti dari ruang kerja Bupati Sidrap, dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sahabuddin; Inspektur Pembantu Wilayah IV, Mustamir Zainuddin; Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Sunandar Priyoatmojo; serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Fadli Yacub.
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni. Hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti; Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana; serta Kepala LKPP, Hendrar Prihadi.
Tito menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan mendorong percepatan realisasi APBD 2025 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, kunci utamanya adalah realisasi pendapatan dan belanja APBD," ujar Tito.
Ia juga meminta seluruh daerah mendukung program strategis nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Melalui rakor ini kami berharap kerja sama dan dukungan seluruh daerah dalam menyukseskan program strategis nasional dari Bapak Presiden, khususnya program MBG," pintanya.
Tito berharap kepala daerah mendukung program tersebut sesuai regulasi yang berlaku. "Kepala daerah memiliki kewajiban mendukung program strategis nasional pemerintah," tegasnya.
Selain MBG, Tito juga memaparkan sejumlah program strategis lainnya, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ia turut mengingatkan soal kewajiban, larangan, dan sanksi bagi kepala daerah yang lalai mendukung program strategis nasional.
"Kami tidak bermaksud menakuti, tapi inilah amanat undang-undang. Mohon semua pihak mendukung program strategis nasional ini," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengapresiasi Kemendagri atas respon terhadap permohonan BGN melalui surat edaran tentang percepatan dukungan program MBG, termasuk aspek SDM dan infrastruktur.
"Pemerintah daerah berperan penting dalam menyukseskan MBG, terutama dalam tiga hal: pengembangan infrastruktur, pembinaan potensi sumber daya lokal, dan penyaluran yang tepat sasaran dan tepat guna," jelas Dadan.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan inflasi, serta realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2024–2025.
Pewarta: MUHAMMAD SABIR YUNUS
Editor: NURYADIN SUKRI