Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus memperkuat upaya dalam memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data terbaru per 1 Maret 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Bumi Nene Mallomo telah mencapai angka signifikan, yakni 98,88 persen.
Capaian tersebut menjadi poin utama dalam rapat koordinasi strategis yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Andi Rahmat Saleh, Selasa (31/3/2026) di ruang kerjanya.
Pertemuan dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, Perwakilan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan Adhan Darwis, pimpinan OPD terkait, perwakilan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Pengawas Ketenagakerjaan.
Dari total jumlah penduduk Semester II 2025 sebanyak 338.220 jiwa, tercatat sebanyak 334.435 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Andi Rahmat Saleh menekankan bahwa angka ini mencerminkan keberhasilan sinergi lintas sektoral dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Data distribusi menunjukkan, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menjadi kelompok terbesar dengan total 130.521 peserta, disusul oleh segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri sebanyak 40.411 peserta.
Adapun performa keaktifan peserta per 1 Maret 2026 untuk beberapa segmen utama menunjukkan angka yang bervariasi, di mana segmen PBI JK mencatatkan tingkat keaktifan sebesar 92,11 persen atau sebanyak 120.225 peserta aktif.
Capaian yang sangat tinggi terlihat pada segmen PBPU Pemda yang berada di angka 97,76 persen dengan 24.627 peserta aktif, sementara segmen PPU Penyelenggara Negara berada di angka 85,32 persen atau sebanyak 11.584 peserta aktif, dan segmen PBPU Mandiri tercatat memiliki total 14.380 peserta aktif.
Meskipun cakupan kepesertaan sangat tinggi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti tantangan validitas data. Tercatat terdapat sekitar 2.153 jiwa yang memiliki NIK tidak valid pada status peserta nonaktif. Hal ini berpotensi mengoreksi angka cakupan menjadi 98,24 persen (332.282 jiwa) jika pemutakhiran data tidak segera dilakukan.
Dalam forum tersebut, pihak BPJS Kesehatan juga memperkenalkan transformasi layanan digital melalui BPJS Online dan BPJS Keliling untuk memudahkan akses masyarakat. Sementara itu, Disdukcapil berkomitmen melakukan pembersihan data NIK guna menghindari kendala administratif bagi warga.
Andi Rahmat Saleh menginstruksikan tim anggaran dan OPD terkait untuk menyiapkan intervensi melalui dukungan anggaran pada Perubahan APBD 2026. Ia juga menekankan perlunya evaluasi secara ketat untuk menjaga tren positif JKN demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sidrap.
"Target kita bukan sekadar mengejar angka cakupan, melainkan memastikan tingkat keaktifan peserta tetap stabil di atas 80 persen. Kita ingin menjamin bahwa setiap warga Sidrap mendapatkan akses layanan kesehatan yang pasti dan berkualitas," tegas Andi Rahmat Saleh.
Hadir dalam rapat ini Kepala Bapperida Herwin, Kepala BKPSDM Andi Bustanil, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans Adli Lukman, Kepala DPMPTSP Andi Nirwan, Kepala Dinas Sosial Wahidah Alwi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre, serta Plt Kepala BKAD Sunandar Proyoatmojo.
Turut hadir perwakilan Kabid Perencanaan Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia Bapperida Nasrah Anitasari Rasyid, Kabid Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Irma Fitriani, perwakilan Disdukcapil Harun Zainuddin, perwakilan DPMDPPA Supriati, serta Korwil BGN Sidrap Ismail.
Pewarta: ANDI ASMUNAWARDI
Editor: NURYADIN SUKRI