Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tuan rumah pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona III Sulawesi Selatan, Selasa (16/9/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Lobi Kantor Bupati Sidrap.
Acara dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan H. Jufri Rahman, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Wakil Wali Kota Parepare H. Hermanto, Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Abdul Rahman Assagaf, Wakil Bupati Barru Abustan Andi Bintang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Purnama, serta Ketua DPRD Sidrap Takyuddin Masse.
Turut hadir Sekda Sidrap Andi Rahmat Saleh, Plt. Sekda Enrekang Zulkarnain Kara, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap H. Sutikno, Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf Awaloeddin, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Bupati Pinrang Asisten II Abdul Rahman Mahmud, para asisten, kepala OPD, jajaran TPID se-Zona III, serta undangan lainnya.
Pelaksanaan HLM dan Capacity Building TPID bertujuan memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan melalui strategi berbasis zona, dengan melibatkan daerah sentra produksi dan penyangga pasokan pangan.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel dan Bank Indonesia atas pelaksanaan kegiatan di Sidrap. Menurutnya, HLM menjadi sarana menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sementara Capacity Building meningkatkan kapasitas SDM dalam pengendalian inflasi.
“Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sidrap memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan pangan Sulsel. Namun perlu diantisipasi fluktuasi harga komoditas utama seperti beras, cabai, dan telur yang berpengaruh terhadap inflasi daerah,” ujarnya.
Sekprov Sulsel Jufri Rahman menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi menyangkut daya beli masyarakat. Ia mengajak TPID se-Zona III meneguhkan komitmen menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat.
“Ketika harga kebutuhan pokok naik, masyarakat kecil yang paling terdampak. Oleh karena itu, TPID harus hadir dengan kebijakan responsif dan program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Dengan kolaborasi lintas daerah, adaptasi kebijakan, dan pemanfaatan data yang kuat, diharapkan TPID mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Pewarta: HARIYANTO BASRI
Editor: NURYADIN SUKRI