Untuk memperkuat akurasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama BPJS Kesehatan Cabang Parepare menggelar sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang melibatkan berbagai lintas sektor, Kamis (26/2/2026).
Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Bupati Sidrap ini merupakan tindaklanjut SK Kementerian Sosial Nomor 3/HUK/2026 terkait kepesertaan PBI JKN.
Acara dihadiri Kepala Dinas Sosial Sidrap Wahidah Alwi, Kepala BPS Sidrap Andi Asmarani, Sekretaris Dinas Pemdes PPA Sidrap Munasri, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Parepare Ridjal Mursalim, serta Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sidrap Hariyati.
Adapun peserta terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Sidrap dan operator DTSEN, termasuk perwakilan desa dari Kecamatan Maritengngae dan Watang Pulu.
Kepala Dinas Sosial, Wahidah Alwi, saat membuka kegiatan memaparkan DTSEN sebagai basis data tunggal yang memuat data sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang telah dipadankan dengan data kependudukan.
Wahidah selanjutnya menyatakan pentingnya sinkronisasi data lintas sektor agar bantuan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan tepat sasaran. Ia pun berharap proses itu bisa dipercepat.
“Percepatan ini dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan, sekaligus memastikan perlindungan sosial diberikan secara maksimal bagi seluruh warga,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Parepare Ridjal Mursalim menjelaskan mekanisme kepesertaan JKN, termasuk pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Ia menyampaikan persyaratan pendaftaran baru meliputi NIK KTP elektronik untuk setiap anggota keluarga, nomor rekening atau ATM untuk sistem pembayaran, serta satu Kartu Keluarga karena pendaftaran dilakukan serentak untuk seluruh anggota keluarga. Jika rekening bukan atas nama peserta, wajib melampirkan tangkapan layar surat kuasa.
Besaran iuran ditentukan berdasarkan kelas perawatan: Kelas I Rp150.000 per orang per bulan, Kelas II Rp100.000 per orang per bulan, dan Kelas III Rp42.000 per orang per bulan. Khusus Kelas III, pemerintah memberikan subsidi Rp7.000 sehingga peserta membayar Rp35.000 per bulan.
Pewarta: ANDI ASMUNAWARDI
Editor: NURYADIN SUKRI