Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kecamatan Dua Pitue dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup serta kejelasan batas administrasi wilayah Sidrap dan Kabupaten Wajo.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Dua Pitue, Kamis (5/11/2026), di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 3 Kantor Bupati Sidrap.
Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Sidrap Andi Patahangi, dihadiri Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Wajo, konsultan penyusunan RDTR, dan peserta dari instansi dan unsur terkait.
Andi Patahangi yang mewakili Sekretaris Daerah Sidrap menyampaikan, penyusunan RDTR merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penataan ruang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“RDTR tidak hanya menjadi pedoman pengaturan pemanfaatan ruang, tetapi juga instrumen untuk memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, mengendalikan perkembangan wilayah, serta mendukung pembangunan daerah,” jelasnya.
Ia berharap konsultasi publik dapat menghasilkan masukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait hasil analisis wilayah, tujuan penataan ruang, konsep rencana struktur ruang, dan rencana pola ruang.
“Selain itu, kejelasan batas administrasi Kecamatan Dua Pitue dan Kabupaten Wajo menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan ketepatan cakupan wilayah perencanaan dan kesesuaian data spasial,” lanjut Patahangi.
Pembahasan tersebut, menurutnya, perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi data dengan mengacu pada dokumen resmi serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika masih terdapat perbedaan informasi, hal itu perlu dicatat dan ditindaklanjuti melalui verifikasi bersama instansi berwenang.
Dalam konsultasi publik, konsultan penyusunan RDTR memaparkan sejumlah materi, meliputi hasil analisis wilayah perencanaan, tujuan penataan ruang, konsep rencana struktur ruang, dan konsep rencana pola ruang. Pembahasan juga mencakup batas administrasi Kecamatan Dua Pitue dan Kabupaten Wajo.
Sementara itu, dalam FGD I KLHS RDTR, konsultan membahas identifikasi materi muatan rencana tata ruang yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup.
Identifikasi tersebut mencakup potensi perubahan penggunaan lahan, pengaruh terhadap kawasan lindung dan ekosistem penting, risiko banjir dan bencana lainnya, ketersediaan sumber daya air, potensi pencemaran, serta pengelolaan limbah.
Aspek lain yang turut diperhatikan ialah pengaruh pengembangan wilayah terhadap kawasan pertanian, mata pencaharian masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta potensi konflik pemanfaatan ruang.
Pembahasan KLHS juga menyoroti berbagai muatan wajib, antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta keanekaragaman hayati.
Melalui diskusi bersama, peserta menyampaikan berbagai masukan terhadap materi RDTR dan KLHS, termasuk analisis wilayah, tujuan penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, batas administrasi, serta identifikasi potensi pengaruh rencana tata ruang terhadap lingkungan hidup.
Seluruh masukan tersebut ditampung oleh konsultan sebagai bahan pembahasan dan penyempurnaan dokumen perencanaan RDTR dan KLHS Kecamatan Dua Pitue.
Pewarta: TIM
Editor: NURYADIN SUKRI