Pemerintah daerah diminta aktif mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok guna memastikan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, secara virtual dari ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026).
Rakor yang diikuti seluruh gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia itu juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program Tiga Juta Rumah.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang turut mengikuti kegiatan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menjelaskan rakor membahas langkah strategis menjaga dan menciptakan harga pangan yang murah serta terjangkau bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga.
“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus mampu mengantisipasi dengan sebaik-baiknya agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Nurkanaah menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap memperkuat koordinasi lintas sektor, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta mengoptimalkan program intervensi pasar.
Ia juga menyatakan kesiapan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah agar stabilitas harga, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, dan dukungan terhadap program pembangunan perumahan berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pewarta: AKBARUDDIN
Editor: NURYADIN SUKRI