Program BPJS Kesehatan Gratis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi objek kajian disertasi dosen Universitas Andalas Padang, Provinsi Sumatra Barat.
Program yang mulai aktif Januari 2025 tersebut dinilai berhasil mempercepat peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan sekaligus mendorong peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat.
Hal itu mengemuka saat Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif diwawancarai tim peneliti Universitas Andalas terkait kajian disertasi tersebut di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Syaharuddin memaparkan, program BPJS gratis dengan dukungan anggaran sekitar Rp52 miliar dari APBD memberikan dampak besar terhadap akses layanan kesehatan masyarakat.
“Walaupun kita mengalokasikan 52 miliar, tapi PAD yang kita dapat dari BPJS juga meningkat. Pelayanan yang tadinya masyarakat tidak mau ke puskesmas, tidak mau ke rumah sakit, akhirnya mau karena BPJS-nya ada. Dulu sebelum ada BPJS tidak mau, jadi akhirnya pelayanan ke puskesmas meningkat,” jelas Bupati.
Menurutnya, peningkatan kunjungan masyarakat berdampak pada peningkatan kinerja fasilitas kesehatan. Jasa layanan kapitasi dan nonkapitasi meningkat, sementara tingkat keterisian atau okupansi rumah sakit juga mengalami peningkatan.
“Sehingga tentu jasa layanan, jasa kapitasi, dan nonkapitasi meningkat. Pelayanan di rumah sakit juga bagus dan jumlah pasien, tingkat okupansinya tinggi,” katanya.
Bupati mengungkapkan, kepesertaan BPJS Kesehatan di Sidrap meningkat signifikan setelah program tersebut berjalan. Pada awal pelaksanaan, cakupan kepesertaan yang sebelumnya berada di angka 16 persen meningkat hingga mencapai 99 persen.
“Diaktifkannya Januari, jadi bulan Januari-Februari aktif meningkat 80 persen. Dari 16 persen di bulan April sampai sekarang 99 persen capaiannya. Jadi capaian orang Sidrap punya BPJS, baik itu yang gratis maupun yang mandiri 99 persen,” ungkapnya.
Syaharuddin menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang diarahkan untuk program prioritas masyarakat.
“Kita efisiensi anggaran di 2025 dan dampaknya besar. Pelayanan masyarakat tidak khawatir lagi. Kalau dirujuk dari Rumah Sakit Sidrap dirujuk ke Rumah Sakit Makassar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat empat dampak utama dari program BPJS gratis tersebut. Pertama, meningkatnya okupansi rumah sakit karena masyarakat tidak lagi khawatir terhadap biaya pelayanan. Kedua, meningkatnya jasa layanan dokter seiring bertambahnya jumlah pasien.
Ketiga, meningkatnya kapitasi yang membuat puskesmas lebih optimal memberikan pelayanan. Keempat, anggaran kesehatan menjadi lebih produktif karena kembali berputar melalui layanan kesehatan.
“Belanja pelatihan yang tidak terlalu dibutuhkan dialihkan ke situ,” katanya.
Syaharuddin menegaskan, pengalihan anggaran untuk program kesehatan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Dampak keseluruhan, tentu dari pihak kesehatan PAD-nya berkurang, kegiatan belanjanya berkurang, dibawa ke situ. Saya kira teman-teman ASN di Sidrap tidak protes karena ini memang untuk dampak masyarakat. Kalau DPRD-nya justru senang karena menjadi aspirasi mereka dari 5 tahun sebelumnya, prioritas pertama,” tegasnya.
Menanggapi wacana pemerintah pusat menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Syaharuddin menilai Sidrap telah memiliki kesiapan karena sejumlah program layanan dasar telah berjalan.
“Walaupun ada wacana bahwa pemerintah pusat akan membayar BPJS seluruh Indonesia, karena pendidikan gratis itu sudah ada. Dana BOS di Sidrap sudah ada, Sekolah Rakyat kalau di sini TK, SD, SMP, SMA sudah gratis. Pendidikan gratis di Sidrap sudah bagus, apalagi MBG ada. Sekolah Rakyat kalau di Sidrap kurangnya untuk pendidikan hanya perbaikan sekolahnya. Kita ada bantuan dari pemerintah pusat soal itu,” jelasnya.
Tim peneliti Universitas Andalas menyebut Sidrap sebagai model daerah yang berhasil mengakselerasi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) melalui dukungan APBD. Keberhasilan tersebut terlihat dari kepesertaan BPJS yang mencapai 99 persen serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan tingkat pertama maupun layanan rujukan.
Turut mendampingi Bupati Sidrap, Kepala Dinas Sosial Wahida Alwi dan Kepala Dinas Kesehatan Ishak Kenre. Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong juga terlihat hadir dalam kesempatan tersebut.
Pewarta: ABDUL HASAN
Editor: NURYADIN SUKRI