Wabup Sidrap Dorong Kolaborasi Pendataan Anak Putus Sekolah

Selasa, 22 Juli 2025
Wabup Sidrap Dorong Kolaborasi Pendataan Anak Putus Sekolah

Wabup Sidrap Dorong Kolaborasi Pendataan Anak Putus Sekolah

Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Nurkanaah, membuka rapat koordinasi pendataan anak putus sekolah dan tidak sekolah di Gedung Perpustakaan Sidrap, Senin (21/7/2025). 

Kegiatan ini diikuti para camat dan kepala desa, serta sejumlah pihak terkait.

Hadir mendampingi Wabup, Plt. Sekretaris Dinas Pemdes PPA Sidrap, Faradilla Bakry, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Andi Diana Said Roem.

Dalam sambutannya, Nurkanaah menyampaikan pendataan anak putus sekolah membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan unggul di Sidrap.

“Acara ini membahas target yang sangat penting untuk pendidikan unggul. Kita harus cari anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah supaya mereka bisa menikmati pendidikan,” ujarnya.

Nurkanaah menegaskan agar semua pihak tidak tutup mata terhadap kondisi anak-anak yang belum bersekolah. Karenanya ia meminta guru, camat, dan kepala desa aktif membantu menemukan dan memfasilitasi mereka agar bisa kembali sekolah.

Ia selanjutnya menjelaskan, pendataan melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemdes PPA karena program ini berbasis kolaborasi, sehingga Pemdes dapat melakukan intervensi langsung sesuai kebutuhan.

“Setelah data terkumpul, kita akan segera intervensi, termasuk merinci mereka yang masuk desil satu, dua, dan tiga,” jelasnya.

Nurkanaah juga mengapresiasi para peserta yang hadir dan berharap informasi yang diperoleh dapat diteruskan kepada aparat di lapangan untuk segera ditindaklanjuti.

“Ini bagian dari upaya kita bersama untuk masa depan anak-anak Sidrap,” tutupnya.

Sementara Faradilla Bakry menjelaskan, rapat koordinasi tersebut merupakan langkah awal sekaligus menyamakan persepsi untuk berkolaborasi mendata anak tidak sekolah atau putus sekolah.

"Nantinya pendataan akan menggunakan aplikasi SIPBM untuk memetakan anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah secara detail di tingkat desa dan kelurahan," terangnya.

SIPBM diketahui dikembangkan oleh UNICEF. Sistem ini membantu pemerintah desa, Dinas Pemdes, dan Dinas Pendidikan dalam mengidentifikasi nama, alamat, kondisi keluarga, dan alasan anak tidak sekolah, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Pewarta: MUHAMMAD SABIR YUNUS 
Editor: NURYADIN SUKRI

Chat Admin
Mulai chat dengan admin...