SIDRAP -- Bupati Sidrap, H Rusdi Masse mewarning kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak serius untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketegasan itu disampaikan langsung Bupati Sidrap H Rusdi Masse Sabtu pekan lalu saat menerima pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan. Kepada BPK Rusdi Masse berharap ditunjukkan hal-hal yang selama ini masih menjadi temuan.

"Kita memiliki komitmen untuk mencapai WTP dan tidak ada sama sekali niat untuk menyalahgunakan dana negara. Makanya kalau ternyata ada kepala SKPD yang justru bandel dan memperbaiki apa yang menjadi temuan selama ini, nanti saya pimpinannya saya WTP kan,"ujar Rusdi.

Untuk itulah Rusdi berharap, agar kepala SKPD tidak main-main terhadap upaya untuk mencapai target WTP tersebut. "Senin (hari ini,red) kita buat MoU nya, kalau ada kepala SKPD yang tidak sanggup berbuat mundur saja,"tegasnya.

Rusdi mengaku sengaja berkonsultasi langsung dengan pihak BPK agar apa yang menjadi kesalahan selama ini tidak terus berulang. Sebab menurutnya, WTP seharusnya sudah diraih, namun ia sendiri heran sebab hingga saat ini masih sebatas WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

"Saya butuh catatan khusus, apa yang menjadi kesalahan selama ini, terutama di SKPD mana yang selama ini selalu ada temuan. Dan saya akan tegasi hal itu,"terangnya.

Rusdi juga berharap komitmen seluruh SKPD untuk betul-betul bekerja sesuai aturan yang ada. "Jangan ada yang melanggar hukum dan aturan yang ada. Bekerja dengan baik sesuai prosedur hukum. Jangan coca-coba bersentuhan dengan hukum,"tandasnya.

Terkait apa yang menjadi temuan BPK selama ini, Rusdi berharap seluruh SKPD segera melakukan perbaikan. "Dan jangan lakukan kesalahan yang sama berulang-ulang,"harapnya.(cha)

================
second

PERTAMUAN. Bupati Sidrap, H Rusdi Masse bersama Wakil Bupati Sidrap, H Dollah Mando menggelar pertamuan dengan kepala SKPD untuk membangun komitmen bersama meraih WTP.--humas/ajpnews--

Kepala BPK : Mau WTP, Kucinya Komitmen

Untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan, kunci utamanya kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel, Tri Heriadi adalah komitmen.

"Ini yang sampaikan kepada seluruh kepala daerah bahkan dalam pertemuan baru-baru ini di provinsi itu juga yang saya sampaikan, kuncinya komitmen. Kalau bupatinya sudah komitmen, seluruh kepala SKPD nya juga harus ikut membantu,"jelas Tri Heriadi.

Untuk Kabupaten Sidrap sendiri, Tri Hariadi sendiri melihat komitmen bupatinya cukup besar, hanya saja diperlukan dukungan seluruh SKPD yang ada. "Biar Pak Bupatinya komitmen kalau jajaran SKPD nya tidak serius itu juga tidak bisa terwujud,"jelasnya Sabtu pekan lalu.

Memegang komitmen untuk bisa WTP lanjut Tri Heriadi, berarti seluruh jajaran SKPD harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Mengelola keuangan sesuai prosedur aturan yang ada. "Jangan sekali-sekali melanggar, itu kuncinya,"ujarnya.

Tri Heriadi mengingatkan, bahwa PNS itu adalah pelayan masyarakat. Dan seorang pelayan kata dia tidak ada yang kaya. "Sehingga PNS jangan bercita-cita jadi pejabat supaya kaya. Kita sudah terlanjur memilih dan kita telah memilih untuk menjadi pelayan, maka jadilah pelayan yang baik dengan menegakkan aturan yang ada,"terangnya.

Untuk itulah Tri Heriadi juga mengingatkan, bahwa saat ini bukan lagi zamannya untuk bermain - main dengan aturan untuk memperkaya diri. Sebaliknya ia berharap jadilah aparatur yang bekerja sesuai ketentuan yang ada. "Jangan coba-coba melanggar hukum sebab resikonya tentu berhadapan dengan proses hukum,"tandasnya. (humas)