Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap dan Bank Sulselbar terus berupaya mendorong perluasan digitalisasi dan mempercepat adopsi transaksi nontunai di sektor pemerintahan.
Kali ini sosialisasi digelar di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Sidrap, Selasa (12/11/2023).
Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi transaksi nontunai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Acara ini mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari seluruh ASN yang hadir, termasuk Sekretaris Disdukcapil, Hj. Nurlaelah, yang juga turut hadir dalam acara tersebut.
Sosialisasi ini dipimpin Kabid Pendapatan Bapenda Sidrap, Sulaiman didampingi Bank Sulselbar.
Pada acara tersebut, para peserta diberikan penjelasan lengkap tentang cara menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk melakukan transaksi pembayaran dengan mudah dan cepat.
Selain itu, Bank Sulselbar memberikan bantuan untuk mengaktifkan mobile banking bagi para ASN yang ingin memiliki akses lebih fleksibel ke layanan perbankan.
Uji coba QRIS yang dilakukan selama acara berlangsung juga berhasil, dengan para peserta dapat mencoba secara langsung bagaimana sistem ini bekerja.
Hal ini memberikan peluang kepada para ASN untuk berlatih dan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kabid Pendapatan Bapenda, Sulaiman, dalam sambutannya berharap dapat membantu ASN di Disdukcapil untuk lebih memahami dan mengadopsi teknologi transaksi nontunai.
"Ini adalah langkah penting dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik dengan lebih efisien dan modern," sebutnya.
Sekretaris Disdukcapil, Hj. Nurlaelah, juga menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi kerjasama antara Bapenda dan Bank Sulselbar dalam mendukung digitalisasi daerah.
"Kita harus terus bergerak maju bersama teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujarnya.
Dengan kesuksesan acara ini, diharapkan bahwa ASN di Disdukcapil akan semakin siap dalam menghadapi era digital dan transaksi nontunai akan semakin diterima secara luas di kalangan pemerintahan daerah.
