Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti peluncurkan Pilot Project Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Rabu (6/11/2024).
Kegiatan diikuti melalui melalui zoom meeting di Posyandu Sejati Desa Kanie Kecamatan Maritengngae. Hadir di kesempatan ini, Pj. Sekda Sidrap, H. Andi Bahari Parawansa, Kadis Pemdes PPA, H. Abbas Aras, Kadis Kesehatan, Mahmuddin, serta Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Pertanahan dan Perumahan Rakyat, Abdul Rasyid.
Tampak pula Camat Maritengngae, Andi Surya Praja Hadiningrat, Kepala Desa Kanie, Abdul Majid, Kabid Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidrap, Hj. Mu’minah, Kabid Pembangunan SDA dan Usaha Ekonomi Desa Pemdes PPA, Hj. Syahriyani, Ketua TP PKK Kecamatan Maritengngae, Indri Febrianti, dan undangan lainnya.
Andi Bahari menyatakan, Pemkab Sidrap mengapresiasi dan mendukung inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meluncurkan pilot project enam SPM posyandu.
“Program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran posyandu dalam memberikan pelayanan yang lebih komprehensif kepada masyarakat,” ujarnya.
Peluncuran Pilot Project Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Era Baru dilakukan Prof. Zudan didampingi Pj. Ketua TP PKK Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan di Posyandu Nusa Indah IV, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
Dalam Arahannya Prof Zudan mengatakan, dengan perubahan regulasi ini fungsi posyandu tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan diperluas menjadi pusat pelayanan terpadu yang mencakup enam standar pelayanan minimal (SPM).
SPM tersebut yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerja umum, bidang perumahan rakyat, bidang trantibun linmas, bidang sosial.
Ia juga menekankan pentingnya peralihan fungsi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat masyarakat.
“Posyandu era baru ini bukan hanya berperan dalam peningkatan derajat kesehatan, tetapi juga sebagai motor penggerak berbagai sektor layanan publik. Dengan mengintegrasikan enam SPM, kita dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Zudan.
Pewarta: ABDUL HASAN
Editor : NURYADIN SUKRI