![post-thumb](http://sidrapkab.go.id/site/resources/berita/1725448635_fedc17213319dc55fdd3.jpeg)
Musyawarah Tudang Sipulung (MTS) Terpadu yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama masyarakat dan pemangku kepentingan, membahas beragam persoalan pertanian. Salah satu pokok pembahasan yaitu hasil evaluasi musim tanam sebelumnya.
Berbagai item evaluasi tersebut dipaparkan dalam MTS tingkat Kecamatan Maritengngae, Jumat (19/1/2024) di aula kantor camat setempat. Ini merupakan hari kelima rangkaian MTS kecamatan di Kabupaten Sidrap tahun 2024.
Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Maritengngae, Musyafir, saat membacakan sambutan Penjabat Bupati Sidrap memaparkan bahan evaluasi musim tanam lalu dalam menghadapi musim tanam yang akan datang.
“Evaluasi musim tanam yang lalu yang berhubungan dengan pola tanam, jadwal tanam, dan ketersediaan sarana produksi,” ungkapnya.
Hal berikut, lanjut Musyafir, yaitu evaluasi dampak perubahan iklim, serangan tikus dan hama sebagai dasar untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan usaha tani. Ada pula evaluasi jaringan irigasi dan ketersediaan air untuk kelancaran kegiatan usaha tani.
“Selain itu evaluasi kebersamaan semua pihak terkait guna menerapkan sanksi terhadap oknum yang melanggar kesepakatan hasil rumusan MTS, serta evaluasi penyusunan rencana defenitif kebutuhan,” tuturnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Sidrap, Rimba Najamuddin mewakili tim MTS kabupaten menyatakan, melalui MTS para peserta dapat menyampaikan pendapat, pengetahuan, dan pengalaman dalam rangka meningkatkan produksi, mutu, dan pendapatan petani.
“Semakin banyak orang yang bermusyawarah, maka Insya Allah hasilnya juga akan lebih baik,” tuturnya.
MTS tingkat Kecamatan Maritengngae dihadiri Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Sidrap, H. Abdul Samad, Kepala Instalasi Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (IP3OPT) Tiroang, H. Bunyamin, Sekretaris Disdagrin, Muhammad Basri, Kabid Sapra DKPHPKP, Suriyanto, serta perwakilan Dinas PSDA.
Kegiatan juga diikuti perwakilan koramil dan polsek setempat, pallontara, pengamat hama, BPP, PPK, ketua gapoktan, kelompok tani, penyuluh, kepala desa/lurah, distributor, petugas irigasi dan unsur dinas terkait lainnya.