Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaandi Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).
Monev digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) bekerja sama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, di Gammara Hotel Makassar.
Di kesempatan ini, Pemkab Sidrap menyampaikan laporan cakupan (coverage) kepesertaan jaminan sosial ketenagaankerjaan (jamsostek) non ASN. Terdapat 8 jenis pekerjaan yang dilaporkan dengan total tenaga kerja 16.910 orang, di mana 10.167 di antaranya telah terlindungi jamsostek.
Rinciannya, honorer pemda/SKPD/OPD jumlah 3.438 dari 3.438 orang (100%), guru honorer 1.357 dari 1.357 orang (100%), penyelenggara pemilu 742 dari 6.545 orang (11,33%), dan perangkat kecamatan 321 dari 321 orang (100%).
Selanjutnya perangkat desa/kelurahan 1.498 dari 1.498 orang (100%), petugas syara (2.051 dari 2.501 orang (100%), RT/RW 0 dari 340 orang (0%), serta kader posyandu 760 dari 1.360 orang (56%).
Dalam monev tersebut hadir Pemkab Sidrap diwakili Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H. Muhammad Rohady Ramadhan, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sahabuddin.
Hadir pula, Kepala Kantor Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sidrap, Aminah Arsyad, dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap.
Rohady menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk melakukan monev terkait Inpres Nomor 2 tahun 2021 berkenaan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan, lebih khusus kepada pekerja miskin dan rentan.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini terdapat kesamaan persepsi dalam implementasi Inpres tersebut, dan pekerja rentan dapat teratasi,” tuturnya.
